Analisa Terhadap Temuan No. 5 BPK Dalam Kasus Bank Century

14 Maret 2010 at 04:32 Tinggalkan komentar

BPK telah keliru dalam menafsirkan pasal tentang keberadaan Komite Koordinasi dalam UU No. 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan


ANALISA TERHADAP BPK PADA LAPORAN
HASIL PEMERIKSAAN INVESTIGASI ATAS
KASUS PT BANK CENTURY TBK
(TEMUAN NO. 5)

PENYERAHAN PENANGAN BC KEPADA LPS SESUAI UU NO.24 TAHUN 2004 TENTANG LPS DAN PEMBAHASAN TENTANG PENYERTAAN MODAL SEMENTARA (PMS) KEPADA BC DILAKUKAN OLEH KOMITE KOORDINASI (KK) YANG KELEMBAGAANNYA BELUM DIBENTUK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG SEHINGGA DAPAT MEMPENGARUHI STATUS HUKUM ATAS KEBERADAAN KK DAN PENANGANAN BC OLEH LPS

I.      Ringkasan Temuan BPK

Pengambilan keputusan Pemerintah dalam menetapkan status BC sebagai bank gagal yang berdampak sistemik dan kemudian menyerahkannya kepada LPS dilakukan oleh Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK) melalui keputusan No.01/KK.01/2008 tanggal 21-11-2008.

Penanganan BC oleh LPS sesuai dengan UU. No.24 Tahun 2004 Tentang LPS dilakukan setelah penyerahannya dilakukan oleh KK sesuai dengan Pasal 21 ayat 3 UU LPS. Dalam penanganannya, LPS melakukan Penyertaan Modal Sementara (PMS) dalam 4 tahap sebesar Rp.6.762,36 miliar;

sesuai dengan pasal 33 PLPS No.5/PLPS/2006, tanggal 29 September 2006 Tentang Penanganan Bank Gagal yang Berdampak Sistemik sebagaimana telah diubah dengan PLPS No.3/PLPS 2008, setiap panambahan modal disetor dibahas dengan KK. Dari 3 tambahan biaya penanganan berupa PMS, PMS kedua senilai Rp.2.201,000 miliar tidak dibahas dengan KK. Sementara itu, PMS kedua dan ketiga telah dibahas dengan KK;

UU No. 24 Tahun 2004 Tentang LPS pada penjelasan Pasal 21 ayat (2) tersebut menyatakan bahwa “Komite Koordinasi adalah komite yang akan dibentuk berdasarkan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) UU. No.3 tahun 2004 Tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia”. Dengan demikian, KK sesuai dengan UU No.24 Tahun 2004 Tentang LPS belum pernah dibentuk dengan undang-undang;

Nota kesepakatan Pemerintah dan BI tanggal 17 Maret 2004 sebagai pelaksanaan Pasal 11 ayat (4), Pasal 11 ayat (5) an Pasal II butir 1 dari No.3 tahun 2004 Tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 1999 tentang BI, telah membentuk KK dengan tugas menetapkan bank bermasalah yang disebabkan kesulitan likuiditas berdampak sistemik atau non sistemik.

sesuai dengan SKB antara Menteri Keuangn, Gubernur BI, Dewan Komisioner LPS No.299/KMK.010/2007, No.9/27/KEP.GBI/2007 dan No.015/DK LPS/VI/2007 Tentang Pembentukan Forum Stabilitas Sektor Keuangan (FSSK) tanggal 29 Juni 2007. FSSK memutuskan bahwa tugas FSSK adalah menyampaikan masukan dan informasi kepada Komite Koordinasi. Dalam SKB 29 Juni 2007 ini menunjukan adanya 2 (dua) KK yang berbeda keanggotaan yaitu KK menurut Nota kesepakatan Pemerintah dan BI tanggal 17 Maret 2004 dengan anggota Menkeu dan Gub.BI serta KK menurut UU No. 24/2004 dengan anggota Menkeu, LPP, BI dan LPS. Dengan adanya SKB 29 Juni 2007 ini SKB tanggal 30 Desember 2005 Tentang Pembentukan FSSK dinyatakan tidak berlaku.

PERPPU No.4 Tahun 2008 Tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) tidak mengatur pembentukan KK namun mengatur pembentukan KSSK. Perppu tersebut juga tidak mengatur tentang hubungan kerja antara KK dan KSSK. Sesuai dengan Pasal 36 Nota Kesepakatan Pemerintah dan BI tanggal 17 Maret 2004, pada saat diundangkannya Perppu No.4 Tahun 2004 (JPSK) maka nota kesepakatan tersebut tidak berlaku lagi sehingga KK yang dibentuk dengan Nota Kesepakatan tersebut tidak mempunyai dasar hukum pembentukan dan pelaksanaan tugasnya.

Dengan demikian, pada saat penyerahan BC ke LPS tanggal 21-11-2008, KK yang melakukan penyerahan tersebut dan beranggotakan Menteri Keuangan (Ketua), Gub. BI (anggota), dan Ketua DK LPS (anggota) secara kelembagaan belum pernah dibentuk dengan undang-undang sesuai dengan penjelasan Pasal 21 ayat(2) UU No.24 Tahun 2004 Tentang LP.

Hal yang sama juga berlaku terhadap pembahasan PMS sebanyak empat kali senilai Rp.6.762,36 miliar yang pembahasannya dilakukan oleh KK yang belum dibentuk dengan UU.

II.    Analisa Dan Komentar

Keberadaan Komite Koordinasi (KK)

1.      Ketentuan Tentang Komite Koordinasi

UU No. 24 Tahun 2004 Tentang LPS Tanggal 15 Oktober 2008
Pasal 1 angka 9
Komite Koordinasi adalah komite yang beranggotakan Menteri Keuangan, LPP, Bank Indonesia, dan Lembaga Penjamin Simpanan yang memutuskan kebijakan penyelesaian dan penanganan suatu Bank Gagal yang ditengarai berdampak sistemik.

Pasal 1 angka 9 tersebut telah menentukan secara definitive tentang siapa saja yang menjadi anggota Komite Koordinasi (KK), dengan demikian berdasarkan Pasal 1 angka 9 dapat ditafsirkan bahwa KK telah terbentuk karena anggotanya sudah jelas pasti pasti, dimana Menkeu, LPP, Gub.BI dan LPS secara ex officio menjadi menjadi anggota KK.

Timbul pertanyaan, jadi apa yang dimaksud dengan KK yang akan dibentuk berdasarkan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 21 ayat (2) UU LPS?

Pasal 11 ayat (5) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (“UU BI 2004”) mengatur bahwa Ketentuan dan tata cara pengambilan keputusan mengenai kesulitan keuangan Bank yang berdampak sistemik, pemberian fasilitas pembiayaan darurat, dan sumber pendanaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diatur dalam undang-undang tersendiri, yang ditetapkan selambat-lambatnya akhir tahun 2004. dalam penjelasan Pasal 11 ayat (5) ini dikatakan cukup jelas.

Kalau kita pelajari bunyi ketentuan ini secara cermat, maka dapat kita ketahui bahwa:

  1. Pasal 11 Ayat (5) UU BI mengamanatkan pembentukan suatu undang-undang yang akan mengatur tentang tata cara pengambilan keputusan mengenai:
    • kesulitan keuangan Bank yang berdampak sistemik;
    • pemberian fasilitas pembiayaan darurat; dan
    • sumber pendanaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
    • tidak ada perintah atau petunjuk atau indikasi tentang akan dibentuknya KK.

    Pasal 11 Ayat (5) UU BI 2004 merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan ayat-ayat lainnya dalam pasal tersebut. Pasal 11 UU BI ini mengatur tentang kewenangan BI untuk :

    1. memberikan pinjaman kepada bank untuk mengatasi kesulitan keuangan jangka pendek (Ayat 1); dan
    2. memberikan fasilitas pembiayaan darurat yang pendanaannya menjadi beban pemerintah.

    Fasilitas pembiayaan darurat tidak terdapat dalam UU No.23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia (“UU BI 1999”). Dalam UU BI 1999 hanya tersedia fasilitas untuk mengatasi kesulitan keuangan jangka pendek dan hal ini dirasakan sangatlah terbatas dan belum mencakup fungsi the Lender of the Last Resort yang dapat digunakan dalam kondisi darurat atau krisis oleh karena itu dalam UU No.3 Tahun 2004 ditambahkan fasilitas pembiayaan darurat dimana dimungkinkan Bank Indonesia dapat memberikan fasilitas pembiayaan darurat yang pendanaannya menjadi beban pemerintah (baca penjelasan umum UU No.3 Tahun 2004).

    Pemberian kedua jenis fasilitas tersebut di atas merupakan wewenang BI sedangkan BI adalah lembaga ystem yang ystemdent dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan Pemerintah dan/atau pihak lain.

    Apabila Pasal 11 Ayat 5 UU BI ditafsirkan sebagai akan dibentuk KK, lantas pertanyaannya KK yang mana dan apa fungsinya?. Apakah tugas dan fungsinya untuk mengontrol BI atau mengawasi BI dalam mengambil keputusan tentang pemberian fasilitas pembiayaan darurat?, atau membantu BI dalam proses pengambilan keputusan?. Apapun alasannya tidak mungking akan dibentuk suatu lembaga apapun termasuk KK yang akan mengatur atau mengawasi BI dalam mengambil keputusan dalam rangka menjalankan wewenangnya.

    Memang dalam penjelasan umum UU BI tahun 2004 disebutkan bahwa akan dibentuk Badan Supervisi untuk membantu Dewan Perwakilan Rakyat dalam melaksanakan fungsi pengawasan di bidang tertentu terhadap Bank Indonesia. Badan Supervisi menyampaikan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Selanjutnya dalam Penjelasan Umum tersebut juga ditegaskan bahwa Badan Supervisi tidak melakukan penilaian terhadap kinerja Dewan Gubernur dan tidak ikut mengambil keputusan serta tidak ikut memberikan penilaian terhadap kebijakan di bidang ystem pembayaran, pengaturan dan pengawasan bank serta bidang-bidang yang merupakan penetapan dan pelaksanaan kebijakan moneter. Berdasarkan Penjelasan Umum UU BI 2004 tersebut sudah dapat dipastikan bahwa yang dimakasud dengan Badan Supervisi tersebut bukanlah KK yang dimaksud dalam UU LPS.
    Selanjutnya timbul pertanyaan, mengapa penjelasan Pasal 21 Ayat (2) UU LPS menyebutkan bahwa “Komite Koordinasi adalah komite yang akan dibentuk berdasarkan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia” ?.

    Penjelasan Pasal 21 Ayat (2) UU LPS ini yang menjadi sumber persoalan dan Pasal 21 Ayat (2) UU LPS inilah pula yang menjadi dasar bagi BPK dalam mengambil kesimpulan bahwa KK yang beranggotakan Menteri Keuangan (Ketua), Gub. BI (anggota), dan Ketua DK LPS (anggota) secara kelembagaan belum pernah dibentuk dengan undang-undang sesuai dengan penjelasan Pasal 21 ayat(2) UU No.24 Tahun 2004 Tentang LPS.

    Penjelasan Pasal 21 Ayat (2) UU LPS ini menjelaskan bahwa “KK adalah komite yang akan dibentuk berdasarkan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia”. Padahal tidak ada satu katapun dalam Pasal 11 ayat (5) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 yang mengindikasikan baik secara tersurat maupun secara tersirat tentang akan dibentuknya KK. Tetapi sebagaimana telah disebutkan diatas, Pasal 11 ayat (5) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 mengamanatkan untuk membuat undang-udang tentang tata cara pengembilan keputusan mengenai .
    a.  kesulitan keuangan Bank yang berdampak sistemik;
    b.  pemberian fasilitas pembiayaan darurat; dan
    c.  sumber pendanaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

    Telah terjadi ketidak singkronan antara Penjelasan Pasal 21 Ayat (2) UU LPS dengan Pasal 11 Ayat 5 UU BI 2004. Ketidaksingkron tersebut adalah :

    Pasal 21 Ayat (2) UU LPS berbunyi :
    LPS melakukan penyelesaian Bank Gagal yang tidak berdampak sistemik setelah LPP atau Komite Koordinasi menyerahkan penyelesaiannya kepada LPS.

    Penjelasan Pasal 21 Ayat (2) UU LPS berbunyi :
    Komite Koordinasi adalah komite yang akan dibentuk berdasarkan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
    Pasal 11 Ayat (5) UU BI 2004 berbunyi :

    Ketentuan dan tata cara pengambilan keputusan mengenai kesulitan keuangan Bank yang berdampak sistemik, pemberian fasilitas pembiayaan darurat, dan sumber pendanaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diatur dalam undang-undang tersendiri.”

    Dari bunyi Pasal 21 Ayat (2) LPS sangat jelas dan terang mengatur tentang penyelesaian bank gagal tidak berdampak sistemik sedangkan yang dimaksud dalam Pasal 11 Ayat (5) UU BI 2004 adalah Bank yang mengalami kesulitan keuangan yang berdampak sistemik. Jadi terlihat sangat jelas bahwa hal yang diatur dalam kedua pasal tersebut sangat berbeda.

    2.     Penjelasan Pasal 21 Ayat (2) UU LPS catat hukum

    Kalau kita membaca dan mempelajari peraturan perundangan secara benar dan komprehensif, maka kita akan menemukan kecacatan secara hukum dari Penjelasan Pasal 21 Ayat (2) UU LPS sebagaimana tersebut dibawah ini dan oleh karenanya tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum.

    • Penjelasan Pasal 21 ayat (2) UU LPS telah merubah isi Pasal 1 angka 9 UU LPS

    Isi Penjelasan Pasal 21 ayat (2) UU LPS telah merubah isi Pasal 1 angka 9 UU LPS itu sendiri. Hal ini terlihat sangat jelas sebagai berikut:
    Pasal 1 angka 9 UU PLS telah menyebutkan secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan KK yaitu Komite Koordinasi adalah komite yang beranggotakan Menteri Keuangan, LPP, Bank Indonesia, dan Lembaga Penjamin Simpanan yang memutuskan kebijakan penyelesaian dan penanganan suatu Bank Gagal yang ditengarai berdampak sistemik.
    Sedangkan isi penjelasan Pasal 21 Ayat (2) UU LPS mengatakan secara lain tentang apa yang dimaksud dengan KK yaitu Komite Koordinasi adalah komite yang akan dibentuk berdasarkan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

    Dari perbandingan bunyi kedua ketentuan tersebut tampak dengan sangat jelas dan terang bahwa Penjelasan Pasal 21 Ayat (2) UU LPS telah merubah batang tubuh UU LPS yaitu Pasal 1 angka 9.
    Berdasarkan angka 151 dari Lampiran UU No.10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2004, yang mulai dilaksanakan pada tanggal 1 November 2004 yang berdasarkan Pasal 44 Ayat (2) UU No.10 Tahun 2004 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari UU No.10 Tahun 2004. (“selanjutnya akan disebut Lampiran UU No.10 Tahun 2004”).
    Angka 151 Lampiran UU No.10 Tahun 2004 mengatur bahwa “dalam penjelasan harus dihindari rumusan yang isinya memuat perubahan terselubung terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan”
    Dengan demikian, jelaslah bahwa Penjelasan Pasal 21 Ayat (2) UU LPS betentangan dengan angka 151 dari Lampiran UU No.10 Tahun 2004.

    • Penjelasan Pasal 21 Ayat (2) UU LPS menjelaskan keperluan membuat peraturan lebih lanjut tentang KK.

    isi penjelasan Pasal 21 Ayat (2) UU LPS yang berbunyi “Komite Koordinasi adalah komite yang akan dibentuk berdasarkan Undang-Undang…” mengandung makna bahwa KK akan diatur lebih lanjut dalam suatu undang-udang. Sehingga akhirnya Penjelasan Pasal 21 Ayat (2) UU LPS ini dijadikan dasar hukum oleh BPK untuk mengatakan bahwa KK perlu dibentuk berdasarkan UU.

    Berdasarkan angka 150 dari Lampiran UU No.10 Tahun 2004, penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut.

    Dengan demikian terbukti bahwa penjelasan Pasal 21 Ayat (2) UU LPS bertentangan dengan angka 150 dari Lampiran UU No.10 Tahun 2004.
    iii. Penjelasan Pasal 21 Ayat (2) UU LPS menyebabkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang diatur dalam Pasal 21 Ayat (2) UU LPS itu sendiri.

    Isi penjelasan Pasal 21 Ayat (2) UU LPS telah mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dijelaskan dalam Pasal 21 ayat (2) UU LPS. Penjelasan Pasal 21 Ayat (2) UU LPS seharusnya menjelaskan tentang maksud dari Pasal 21 Ayat (2) UU LPS itu sendiri yang mengatur tentang norma penyelesaian bank gagal yang tidak berdampak sistemik oleh LPS, tetapi ternyata Penjelasannya menunjuk pada Pasal 11 Ayat (5) UU BI 2004 yang mengatur tentang norma tata cara pengambilan keputusan tentang kesulitan keuangan bank yang berdampak sistemik.

    Berdasarkan angka 149 dari Lampiran Lampiran UU No.10 Tahun 2004. penjelasan hanya memuat uraian atau jabaran lebih lanjut dari norma yang diatur dalam batang tubuh. Dengan demikian, penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dijelaskan.
    Dengan demikian, jelaslah bahwa Penjelasan Pasal 21 Ayat (2) UU LPS betentangan dengan angka 149 Lampiran UU No.10 Tahun 2004.
    Selanjutnya dalam angka 159 Lampiran UU No.10 Tahun 2004 menegaskan bahwa dalam menyusun penjelasan pasal demi pasal harus – diperhatikan agar rumusannya:

    1. tidak bertentangan dengan materi pokok yang diatur dalam batang tubuh;
    2. tidak memperluas atau menambah norma yang ada dalam batang tubuh;
    3. tidak melakukan pengulangan atas materi pokok yang diatur dalam batang tubuh;
    4. tidak mengulangi uraian kata, istilah, atau pengertian yang telah dimuat di dalam ketentuan umum.

    Dari uraian di atas sangatlah jelas bahwa Penjelasan Pasal 21 Ayat (2) UU LPS melanggar ketentuan tentang pembuatan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU No.10 Tahun 2004 dengan demikian maka Penjelasan Pasal 21 Ayat (2) UU LPS adalah cacat formal dan dengan demikian menjadi tidak belaku dan tidak dapat dijadikan dasar hukum.

    Berdasarkan uraian di atas, jelaslah sudah bahwa KK yang dimaksud dalam UU LPS adalah KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU LPS yaitu beranggotakan Menteri Keuangan, LPP, Bank Indonesia, dan Lembaga Penjamin Simpanan yang memutuskan kebijakan penyelesaian dan penanganan suatu Bank Gagal yang ditengarai berdampak sistemik.

    Dari ketentuan Pasal 1 angka 9 UU LPS telah sangat nyata bahwa KK telah ada dan tidak perlu dibentuk dengan UU. KK berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 UU LPS adalah :

    A.     Keanggotaan :

    1. Menteri Keuangan;
    2. LPP, Bank Indonesia;
    3. Lembaga Penjamin Simpanan

    B.     Fungsi :

    memutuskan kebijakan penyelesaian dan penanganan suatu Bank Gagal yang ditengarai berdampak sistemik.

    Dari uraian di atas diperoleh bukti bahwa Penjelasan Pasal 21 Ayat (2) UU LPS adalah cacat hukum sehingga tidak dapat dijadikan dasar hukum dengan demikian kesimpulan BPK yang mengatakan bahwa Komite Koordinasi (KK) sekarang belum ada dan harus dibentuk dengan UU dengan mendasarkan pada Penjelasan Pasal 21 Ayat (2) UU LPS sebagai dasar hukumnya adalah keliru.

    Entry filed under: Kasus Bank Century. Tags: , , , , , , , , , .

    PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG TETAP BERLAKU DAN MENGIKAT SAMPAI DENGAN TANGGAL BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG YANG MENCABUT PERPPU TERSEBUT

    Tinggalkan Balasan

    Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

    Logo WordPress.com

    You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

    Gambar Twitter

    You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

    Foto Facebook

    You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

    Foto Google+

    You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

    Connecting to %s

    Subscribe to the comments via RSS Feed


    Kalender

    Maret 2010
    S S R K J S M
         
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

    Most Recent Posts


    %d blogger menyukai ini: