PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG TETAP BERLAKU DAN MENGIKAT SAMPAI DENGAN TANGGAL BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG YANG MENCABUT PERPPU TERSEBUT

15 Maret 2010 at 12:37 Tinggalkan komentar

Silang pendapat tentang eksistensi atau keberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Jaring Pengaman Sektor Keuangan (“Perppu No.4/2008”) selalu meramaikan perdebatan dalam arena Pansus Bank Century. Diantara anggota Pansus Century juga terjadi perbedaan pendapat tentang keberlakuan Perppu No.4/2008 tersebut, demikian juga halnya dengan Perppu No.4 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas UU No.30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi…

SUATU PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG (PERPPU) TETAP BERLAKU SECARA SAH SAMAPAI DENGAN TANGGAL YANG DITETAPKAN DALAM UNDANG-UNDANG YANG MENCABUT PERPPU TERSEBUT

Silang pendapat tentang eksistensi atau keberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Jaring Pengaman Sektor Keuangan (“Perppu No.4/2008”) selalu meramaikan perdebatan dalam arena Pansus Bank Century. Diantara anggota Pansus Century juga terjadi perbedaan pendapat tentang keberlakuan Perppu No.4/2008 tersebut, demikian juga halnya dengan Perppu No.4 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas UU No.30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Perdebatan atau silang pendapat tersebut berkenaan dengan akibat hokum dari tidak disetujuinya atau ditolaknya suatu Perppu. Disatu pihak [termasuk sebagaian besar anggota DPR dan BPK (sehubungan dengan Perppu JPSK sebagaimana kesimpulan BPK dalam kasus Bank Century)] berpendapat bahwa suatu Perppu menjadi tidak berlaku sejak tidak mendapat persetujuan dari DPR atau ditolak oleh DPR bahkan sebagian dari kalangan ini berpendapat bahwa dengan tidak diterimanya atau ditolaknyak sautu Perppu maka seluruh kebijakan yang telah diambil berdasarkan Perppu tersebut menjadi batal atau tidak sah. Sedangkan dipihak lain berpendapat bahwa suatu Perppu masih tetap berlaku sampaikan dengan dinyatakan dicabut oleh suatu UU dan segala tindakan yang telah dilakukan berdasarkan Perppu selama masa berlakunya Perppu tersebut adalah sah dan mengikat.

Terlepas dari perdebatan tersebut, marilah kita teliti bagaimana menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur tentang Perppu?. Pengaturan tentang Perppu dapat kita baca dalam (i) Pasal 22 UUD 1945, (ii) TAP MPR No. III/MPR/2000 Tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundangan, dan (iii) UU No. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 22 UUD 1945 mengatakan bahwa :

  1. Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.
  2. Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.
  3. Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut.

Selanjutnya Pasal 22A mengatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang.

TAP MPR No. III/MPR/2000 Pasal 3 Ayat 4 mengatur bahwa :

Peraturan pemerintah pengganti undang-undang dibuat oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang harus diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.
b. Dewan Perwakilan Rakyat dapat menerima atau menolak peraturan pemerintah pengganti undang-undang dengan tidak mengadakan perubahan.
c. Jika ditolak Dewan Perwakilan Rakyat, peraturan pemerintah pengganti undang-undang tersebut harus dicabut.

Pasal 25 UU No.10 Tahun 2004

  1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang harus diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.
  2. Pengajuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pengajuan rancangan undang-undang tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang menjadi undang-undang.
  3. Dalam hal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ditolak Dewan Perwakilan Rakyat, maka Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut tidak berlaku.
  4. Dalam hal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ditolak Dewan Perwakilan Rakyat, maka Presiden mengajukan rancangan undang-undang tentang pencabutan peraturan pemerintah pengganti undang-undang tersebut yang dapat mengatur pula segala akibat dari penolakan tersebut.

Selanjutnya Pasal 36 UU No.10 Tahun 2004 mengatur bahwa :

  1. Pembahasan rancangan undang-undang tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang menjadi undang-undang dilaksanakan melalui mekanisme yang sama dengan pembahasan rancangan undang-undang.
  2. Dewan Perwakilan Rakyat hanya menerima atau menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
  3. Dalam hal rancangan undang-undang mengenai penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang menjadi undang-undang ditolak oleh Dewan Perwakilan Rakyat maka Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut dinyatakan tidak berlaku.
  4. Dalam hal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ditolak Dewan Perwakilan Rakyat maka Presiden mengajukan rancangan undang-undang tentang pencabutan peraturan pemerintah pengganti undang-undang tersebut yang dapat mengatur pula segala akibat dari penolakan tersebut.

Jika kita bandingkan antara ketentuan ketentuan-ketentuan di atas, maka akan kita ketahui hal-hal sebagai berikut:

I.  Kewenangan Pembentukan Perppu

  1. baik UUD 1945 maupun TAP MPR No. III/MPR/2000 keduanya menentukan bahwa Presiden berhak mengeluarkan Perppu dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa dan Perppu tersebut harus harus diajukan kepada DPR pada persidangan berikutnya untuk dimintakan persetujuan;
  2. UUD 1945 menentukan bahwa Jika tidak mendapat persetujuan, maka Perppu tersebut harus dicabut sedangkan menurut TAP MPR No. III/MPR/2000, DPR dapat menerima atau menolak Perppu tersebut dengan akibat hukum jika ditolak maka Perppu tersebut harus dicabut. Disini terdapat perbedaan dimana UUD 1945 tidak mensyaratkan adanya penolakan dari DPR, menurut UUD 1945 apabila ternyata tidak ada persetujuan dari DPR (dalam kondisi apapun juga), maka Perppu tersebut harus dicabut. Sedangkan berdasarkan TAP MPR No. III/MPR/2000, DPR harus menentukan sikap setuju atau menolak Perppu tersebut. Jadi berdasarkan TAP MPR No. III/MPR/2000 ini apabila DPR tidak setuju maka DPR harus secara tegas menyatakan menolak dan tidak bisa hanya mendasarkan pada keadaan bahwa tidak pernah ada persetujuan DPR.

II.   Cara Menyampaikan Perppu kepada DPR

Pasal 25 Ayat (2) UU No.10 Tahun 2004 telah menentukan bahwa Pengajuan Perppu dilakukan dalam bentuk pengajuan rancangan undang-undang tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang menjadi undang-undang. Selanjutnya Pasal 36 ayat (1) UU No.10 Tahun 2004 menentukan bahwa Pembahasan rancangan undang-undang tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang menjadi undang-undang dilaksanakan melalui mekanisme yang sama dengan pembahasan rancangan undang-undang dan Ayat (2) nya menentukan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat hanya menerima atau menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

Berdasarkan Pasal 25 Ayat (2) dan Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (2) UU No.10 Tahun 2004 tersebut, dalam rangka meminta persetujuan DPR, Presiden harus mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang menjadi undang-undang. Jadi berdasarkan ketentuan ini yang dibahas oleh DPR adalah RUU tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang menjadi undang-undang tersebut (RUU Penetapan Perppu) tetapi bukan Perppunya. DPR tidak dapat hanya mempermasalahkan bagian-bagian atau pasal-pasal tertentu dari Perppu yang sedang dimintakan persetujuan tersebut. DPR hanya berhak untuk menyatakan menyetujui atau menolak Perppu tersebut secara keseluruhan dengan menyetujui atau menolak RUU Penetapan Perppu yang diajukan, hal ini ditegaskan dalam Pasal 3 Ayat 4. b TAP MPR No. III Tahun 2000 yang berbunyi “Dewan Perwakilan Rakyat dapat menerima atau menolak peraturan pemerintah pengganti undang-undang dengan tidak mengadakan perubahan”.

Mekanisme pembahasan RUU Penetapan Perppu adalah sama dengan mekanisme pembahasan Rancangan Undang-Undang yaitu sampai dengan tingka Rapat Paripurna DPR untuk mengambil keputusan menyetujui atau menolak. Apabila dalam Rapat Paripurna tersebut tidak tercapat mufakat, maka harus dilakukan pemungutan suara.

Tentang apakah suatu Perppu cukup dengan tidak memperoleh persetujuan DPR atau harus ada penolakan dari DPR peraturan perundangan telah mengaturnya secara tidak konsisten. UUD 1945 mensyaratakan hanya apabila tidak memperoleh persetujuan, maka Perppu harus dicabut atau dengan kata lain UUD 1945 tidak mensyaratkan adanya penolakan. Berbeda dengan UUD 1945, TAP MPR No. III Tahun 2000 menentukan bahwa DPR harus menentukan sikap setuju atau menolak Perppu tersebut. Jadi berdasarkan TAP MPR No. III/MPR/2000 ini apabila DPR tidak setuju maka DPR harus secara tegas menyatakan menolak dan tidak bisa hanya mendasarkan pada keadaan bahwa tidak pernah ada persetujuan DPR. Selanjutnya TAP MPR tersebut menentukan Jika ditolak Dewan Perwakilan Rakyat, peraturan pemerintah pengganti undang-undang tersebut harus dicabut. Demikian juga dengan Pasal 25 dan Pasal 36 UU No. 10 Tahun 2004 menggunakan kata “ditolak”. Dari paparan tersebut terlihat bahwa TAP MPR No. III dan UU No.10 Tahun 2004 tidak sesuai dengan UUD 1945 padahal UUD 1945.

III. Akibat Hukum Jika Suatu Perppu Ditolak

Sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwa menurut UUD 1945 maupun, apabila Perppu tidak memperoleh persetujuan, maka Perppu tersebut harus dicabut. Sedangkan berdasarkan TAP MPR No. III Tahun 2000 Jika Perppu ditolak DPR, maka Perppu tersebut harus dicabut.

Selanjutnya 25 dan Pasal 36 UU No. 10 Tahun 2004 menentukan bahwa apabila Perppu ditolak oleh DPR, maka Perppu tersebut tidak berlaku dan Presiden harus mengajukan RUU tentang pencabutan Perppu tersebut yang dapat mengatur pula segala akibat dari penolakan tersebut.

Kalau kita pelajari secara seksama Pasal 22 UUD 1945, TAP MPR No. III Tahun 2000 dan 25 dan Pasal 36 UU No. 10 Tahun 2004, maka akan kita peroleh suatu ketentuan hokum yang sangat jelas tentang akibat hukum dari penolakan suatu Perppu yaitu bahwa Perppu tersebut menjadi tidak berlaku dan harus dicabut, dalam rangka pencabutan Perppu tersebut maka Presiden harus mengajukan RUU tentang pencabutan Perppu yang akan dibahas oleh DPR sesuai dengan mekanisme pembahasan suatu RUU untuk ditetapkan menjadi UU.

Ketentuan tentang harus adanya UU tentang pencabutan suata Perppu tersebut sangat wajar dan sangat diperlukan untuk tegaknya kepastian hukum, karena Perppu merupakan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikat sejak tanggal mulai berlakunya Perppu tersebut sebagaimana tercantum dalam Perppu itu sendiri.

Angka 132 dari lampiran UU No. 10 Tahun 2004 menentukan bahwa Peraturan Perundang-undangan hanya dapat dicabut dengan Peraturan Perundang-undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi. Mengingat bahwa kedudukan Perppu setara dengan UU, maka pencabutan Perppu harus dilakun dengan suatu UU pula.

Berdasarkan ketentuan dalam angka 129 dan 130 dari Lampiran UU No.10 Tahun 2004, suatu Perppu menjadi tidak berlaku sejak mulai berlakunya UU tentang pencabutan Perppu tersebut atau suatu tanggal tertentu sebagaimana ditentukan dalam UU tentang pencabutan Perppu tersebut (berlaku surut). Angka 129 dan angka 130 UU No.10 Tahun 2004 berbunyi sebagai berikut :

129. Pada dasarnal daripada saat pengundangannya (artinya, berlaku surut), perluya saat mulai berlakunya Peraturan Perundang-undangan tidak dapat ditentukan lebih awal dari pada saat pengundangannya. 130. Jika ada alasan yang kuat untuk memberlakukan Peraturan Perundang-undangan lebih aw diperhatikan hal-hal sebagai berikut:
a. ketentuan baik yang berkaitan dengan masalah pidana, baik jenis, berat, sifat, maupun klasifikasinya, tidak ikut diberlakusurutkan;
b. rincian mengenai pengaruh ketentuan berlaku surut itu terhadap tindakan hukum, hubungan hukum, dan akibat hukum tertentu yang sudah ada, perlu dimuat dalam ketentuan peralihan;
c. awal dari saat mulai berlaku Perataran Perundang-undangan sebaiknya ditetapkan tidak lebih dahulu dari saat rancangan Peraturan Perundang-undangan tersebut mulai diketahui oleh masyarakat, misalnya, saat rancangan undang-undang itu disampaikan ke Dewan Perwakilan Rakyat.

Jika dibaca dan dipelajari secara cermat, maka dari angka 129 dan angka 130 tersebut diatas dapat kita tarik norma atau kaedah hokum sebagai berikut :

  1. pada dasarnya suatu peraturan perundangan tidak boleh berlaku surut kecuali ada alasan yang kuat untuk memberlakukannya secara surut; dan
  2. apabila terpaksa harus diberlakukan surut, maka tanggal berlakunya peraturan perundangan tersebut tidak boleh lebih awal dari tanggal RUU dari UU tersebut disampaikan kepada DPR.

Dari kaedah hukum tersebut diatas, maka dapat diketahui dengan pasti bahwa suatu Perppu dapat dinyatakan menjadi tidak berlaku paling cepat sejak tanggal RUU tentang pencabutan Perppu tersebut diajukan kepada DPR. Sebagai cotoh, misalnya RUU tentang pencabutan Perppu diajukan oleh Presiden kepada DPR pada tanggal 1 Januari 2000, maka Perrpu tersebut dapat dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 1 Januari 2000 dan tidak boleh lebih awal dari tanggal 1 Januari 2000.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

  1. bahwa dalam kegentingan memaksa, Presiden berhak mengeluarkan dan memberlakukan suatu Perppu;
  2. bahwa suatu Perppu harus diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut dalam bentuk pengajuan rancangan undang-undang tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang menjadi undang-undang untuk dibahas mekanisme yang sama dengan pembahasan rancangan undang-undang;
  3. bahwa DPR harus mengambil keputusan secara tegas tentang menyetujui atau menolak suatu Perppu dengan tidak mengadakan perubahan.;
  4. bawha jika suatu Perppu ditolak oleh DPR, maka Perppu tersebut harus dicabut;
  5. bahwa dalam rangka pencabutan Perppu tersebut, Presiden mengajukan rancangan undang-undang tentang pencabutan peraturan pemerintah pengganti undang undang tersebut.
  6. bahwa suatu Perppu menjadi berlaku sejak tanggal yang ditetapkan dalam UU tentang Pencabutan Perppu tersebut tetapi tidak boleh lebih awal dari tanggal diajukannya RUU tentang pencabutan Perppu tersebut kepada DPR
  7. bahwa selama belum ada UU yang mencabut suatu Peppu, maka Perppu tersebut (termasuk Perppu No.4 Tahun 2008 Tentang JPSK dan Perppu No.4 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas UU No.30 Tahun 2002) masih tetap berlaku dan mengikat.
  8. bahwa seluruh tindakan yang telah dilakukan dalam kurun waktu sejak suatu Perppu tersebut dinyatakan berlaku sampai dengan Perppu tersebut dicabut dengan suatu UU, adalah sah dan mengikat.

Entry filed under: Uncategorized. Tags: .

Analisa Terhadap Temuan No. 5 BPK Dalam Kasus Bank Century

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Kalender

Maret 2010
S S R K J S M
     
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Most Recent Posts


Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: